Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi dan Dprd Kabupaten/kota

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011

Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011

Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011

Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011

Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011

Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2011

Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011

Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011

Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011

Kode Data dan Tata Wilayah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 19 Tahun 2011

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2011

Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2011

Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pra dan Paska Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kpr Bersubsidi dan Kpr Syariah Bersubsidi Serta Kpr Sarusuna Bersubsidi dan Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2011

Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan