Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Nomor | 57 |
| Tahun | 2018 |
| Tentang | Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 11 Juli 2018 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 753 |
| Jumlah diDownload | 247 |
| Tahun Pengundangan | 2018 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 967 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 25 Juli 2018 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Mengubah dan Menambah Undang-undang Penempatan Bagian Xiv dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah