5.286 Peraturan ditemukan

KEPPRES 1980

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980

TATA CARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT GERAKAN 30 SEPTEMBER PARTAI KOMUNIS INDONESIA/BEKAS ORGANISASI TERLARANG YANG DAPAT DI PERTIMBANGKAN HAK PILIHNYA DAN PENGESAHAN DALAM P82

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1980

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980

PENAMBAHAN KENGGOTAAN BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1980

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES45/1980 Tahun 1980

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJASAMA MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI"

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1980

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES56/1980 Tahun 1980

BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECTS AND SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979

BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979

PENGADAAN BESI BAJA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1979

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM RELATING TO THE GRANTING OF FINANCIAL ASSISTANCE BY THE GOVERNMENT TO THE REPUBLIC OF INDONESIA" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEG

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979

PERLNCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1978/1979

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1979

PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1978/1979

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979

BADAN KOORDINASI BIMAS

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (REPELITA III) 1979/80 1983/84

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1979

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN RELATING TO THE PRIVILIGES DAN IMMUNITIES OF THE ASEAN SECRETARIAT" YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 20 JANUARI 1979

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979

MENGESAHKAN "CHARTER FOR THE ASIAN ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1979

MENGESAHKAN "AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A CENTRE ON INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT FOR ASIA AND THE PASIFIC"

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1979

PENYESUAIAN HARGA HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1979

PEMBUBARAN PANITIA PERUMUS DAN RENCANA KERJA DI BIDANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGALIHAN TUGASNYA KEPADA MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBIMBING LKBN "ANTARA"

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1979

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREEWAY) JAKARTA BOGOR CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1979

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979

PENGGUNAAN DANA SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat