Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022

Pendidikan dan Layanan Psikologi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2023

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021

Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The Efta States (persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara republik Indonesia dan Negara-negara Efta)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021

Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia