Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998
Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998
Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998
Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, dan Paniai
Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan
Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of South Africa For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income
Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Belgium For The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income Beserta Protokol
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan Tentang Penghidaran Pajak Berganda dengan Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Tentang Penghidaran Pajak Berganda
Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan dan Modal
Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1998
Pengesahan Protocol On The Extension of The Cooperation Agreement Between The European Community and The Member Countries of Asean to The Socialist Republic of Vietnam
Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab Tentang Penghidaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia dan Republik Venezuela Beserta Protokol
Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (laba Usaha)
Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1998
Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional
