Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/pmk.01/2016 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara Stan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016

Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016

Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 Tahun 2016

Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/kabupaten/kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.07/2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016

Kode Etik Diplomat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016

Pusat Penilaian Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Perangkat Daerah Aceh