Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022

Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022

Perkotaan

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2022

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 Tahun 2021

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 Tahun 2021

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021

Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional