Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961

Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 236 Tahun 1961

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 Nomor 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan menyampaikan Alat Pembayaran Indo

Peraturan Pemerintah Nomor 237 Tahun 1961

Susunan, Wewenang dan Tugas Kewajiban Dewan Penempatan Sarjana

Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961

Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-pegawai Negeri yang Berhubung dengan "retooling"dibeerhentikan dengan Hormat dari Jabatannya/jabatan Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 241 Tahun 1961

Penetapan Persentase dari Beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah dalam Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1961

Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos dalam Negeri (lembaran-negara Tahun 1959 Nomor 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961

Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis

Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961

Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan proyek Aerial Survey dalam Rangka Eksplorasi Sumber-sumber Kekayaan Alam Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 245 Tahun 1961

Pendirian Badan Pimpinan Umum Pos dan Telekomunikasi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1960

Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPRS/1960 Tahun 1960

Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960

Garis-garis Besar dari Pada Haluan Negara

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960

Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960

Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah

Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1960

Pemberian Kuasa untuk Menyimpang dari Syarat-syarat yang Tercantum Pada Pasal 2 "zeebrieven Enscheepspassenbesluit 1934" (staatsblad 1934 Nomor 78 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Staatsblad 1937 Nomor 629)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1960

Pembentukan Komando untuk Gerakan Serentak Penambahan Produksi Bahan Makanan

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960

Badan Penggerak Koperasi