Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2009

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2009

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2009

Dana Cadangan untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2009

Penerimaan Donasi Kepada Daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2009

Dana Cadangan untuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2009

Penerimaan Donasi Kepada Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009

Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2009

Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2009

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2009

Biaya Transportasi Jemaah Haji.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2009

Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2009

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009

Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2009

Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2009

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.