Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
| Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 10 |
| Tahun | 1966 |
| Tentang | KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 19 November 1966 |
| Pejabat yang Menetapkan | SOEKARNO |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 3386 |
| Jumlah diDownload | 1042 |
| Tahun Pengundangan | 1966 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 38 |
| Nomor Tambahan | 2813 |
| Tanggal Pengundangan | 19 November 1966 |
| Pejabat Pengundangan | SUDHARMONO, S.H. |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat
- Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Dasar Hukum
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat
- Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara