Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Nomor | 9 |
| Tahun | 2022 |
| Tentang | TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 26 September 2022 |
| Pejabat yang Menetapkan | TRI RISMAHARINI |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 666 |
| Jumlah diDownload | 462 |
| Tahun Pengundangan | 2022 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1012 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 04 Oktober 2022 |
| Pejabat Pengundangan | YASONNA H. LAOLY |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negaradaerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Dasar Hukum
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negaradaerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung