Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 19 |
| Tahun | 2021 |
| Tentang | FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 30 Maret 2021 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 8877 |
| Jumlah diDownload | 4756 |
| Tahun Pengundangan | 2021 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 246 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 31 Maret 2021 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Mencabut :
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Dasar Hukum
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia