Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Nomor | 81 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 12 September 2017 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 4988 |
| Jumlah diDownload | 159 |
| Tahun Pengundangan | 2017 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1299 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 20 September 2017 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan (lembaran-negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-undang *)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 45-1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncakjaya, dan Kota Sorong
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah