Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan utara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Nomor | 78 |
| Tahun | 2019 |
| Tentang | BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 17 Oktober 2019 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 6241 |
| Jumlah diDownload | 156 |
| Tahun Pengundangan | 2019 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1445 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 12 November 2019 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mengubah :
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian dalam Negeri
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian dalam Negeri