Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1974

Pengesahan "trade Agreement Between Government of The Polish People's Republic"

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 1974

Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 1974

Pembentukan Dinas Perikanan Daerah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 1974

Pendaftaran Penduduk, Kelahiran dan Kematian dalam Wilayah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 1974

Kartu Tanda Penduduk

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 1974

Pedoman Tatalaksana Izin Menetap/bertempat Tinggal Didaerah Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 1974

Retribusi Pengobatan, Perawatan Serta Pelayanan Lain-lain Pada Instalasi Dinas Kesehatan Propinsi Irian Jaya

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 1974

Pungutan Sumbangan dari Pemborong

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 15 Tahun 1974

Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumba Barat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974

Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974

Gaji/gaji Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Pada Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974

Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974

Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1974

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (industrial Estate)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("p.t. Rajawali Nusantara Indonesia")

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Tidak Berlaku