Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia For The Avoidance of Double Taxationand The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income and Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991)
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN PRESIDEN |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 30 |
| Tahun | 2010 |
| Tentang | PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991) |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 17 Mei 2010 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 9374 |
| Jumlah diDownload | 190 |
| Tahun Pengundangan | 2010 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 65 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 17 Mei 2010 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan