Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Nomor | 20 |
| Tahun | 2017 |
| Tentang | Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 04 April 2017 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 3569 |
| Jumlah diDownload | 205 |
| Tahun Pengundangan | 2017 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 582 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 17 April 2017 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah