5.286 Peraturan ditemukan

KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000

PERUBAHAN KEPPRES 162-2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000

PERUBAHAN KEPPRES 163-2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000

PERUBAHAN KEPPRES 165-2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2000

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI MUDA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Dicabut Oleh :Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000

PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000

PENCABUTAN KEPPRES 56-1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000

DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 289 Tahun 2000

PERUBAHAN STRUKTUR KABINET PERIODE TAHUN 1999 - 2004

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 241M Tahun 2000

HAKIM AGUNG

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor 289M Tahun 2000

PERUBAHAN STRUKTUR KABINET PERIODE TAHUN 1999-2004

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES1/2000 Tahun 2000

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES112/2000 Tahun 2000

PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES140/2000 Tahun 2000

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES2/2000 Tahun 2000

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2000

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES31/2000 Tahun 2000

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat