Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

Tenaga Kesehatan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014

Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014

Keperawatan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Perkebunan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Perasuransian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Bangga Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013

Pengesahan Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention On Biological Diversity (protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)