Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1948

Mengadakan Normalisasi dalam Susunan Kementerian-kementerian

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 dari Hal Pemerintahan di Sumatera

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang-barang yang Dirampas Atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1948

Mengadakan Balai Pendidikan Ahli Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948

Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1948

Larangan Penyimpanan Minyak Bensin

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1948

Militairisasi Sebagian dari Jawatan Pekerjaan Umum yang Mengenai Urusan Jalan-jalan Gas Listrik dan Air Minum Pada Daerah-daerah Otonoom, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten-kabupaten dalam Karesidenan Surakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1948

Pengluasan Berlakunya Peraturan Pidana/disiplin Tentara dan Kekuasaan Pengadilan Tentara yang Berlaku Juga Terhadap Pegawai Perusahaan dan Badan Vital

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1948

Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1948

Hal Perusahaan dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948

Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1948

Militairisasi. Percetakan. Peraturan Tentang Percetakan yang Dibawah Pengawasan Pemerintah Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1948

Cara Mengurusnya Tawanan Politik (madiun)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948

Penetapan Pembatasan Harga dari Barang-barang Penting

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1948

Perusahaan Tambang Minyak Dijadikan Perusahaan Bawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1948

B.p.p.g.n. Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1948

Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1948

Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1948

Jawatan Kehutanan Dijadikan Jawatan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948

Susunan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman