Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2013

Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (standard Trading Conditions) di Bidang Angkutan Multimoda

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2013

Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2013

Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2013

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-01.gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2013

Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013

Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-01.ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-02.pw.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013

Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2013

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (dekonsentrasi) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 Kepada 12 (dua Belas) Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013

Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 Tahun 2013

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2012 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 Tahun 2013

Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2012 Tahun 2013

Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/kota dalam Rangka Tugas Pembantuan