Data Peraturan
Ditampilkan 21 - 40 dari 2157 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
21PERPRES NO. 10 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKAmyImage
22PERPRES NO. 11 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHmyImage
23PERPRES NO. 12 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARAmyImage
24PERPRES NO. 13 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIAmyImage
25PERPRES NO. 14 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATmyImage
26PERPRES NO. 15 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONALmyImage
27PERPRES NO. 16 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAHmyImage
28PERPRES NO. 17 TAHUN 2020SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PRESIDENmyImage
29PERPRES NO. 19 TAHUN 2020INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANGmyImage
30PERPRES NO. 20 TAHUN 2020UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASARmyImage
31PERPRES NO. 21 TAHUN 2020INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAMmyImage
32PERPRES NO. 22 TAHUN 2020INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJAmyImage
33PERPRES NO. 23 TAHUN 2020INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYAmyImage
34PERPRES NO. 24 TAHUN 2020PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2007 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALmyImage
35PERPRES NO. 25 TAHUN 2020TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALmyImage
36PERPRES NO. 26 TAHUN 2020SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAmyImage
37PERPRES NO. 27 TAHUN 2020KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATmyImage
38PERPRES NO. 28 TAHUN 2020KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAHmyImage
39PERPRES NO. 29 TAHUN 2020TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAmyImage
40PERPRES NO. 30 TAHUN 2020PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)myImage