Data Peraturan Daerah
Ditampilkan 201 - 225 dari 15967 Data
NoPeraturanTentang
201PROVINSI DKI JAKARTA NO. 5 TAHUN 2016PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAmyImage
202KOTA DEPOK NO. 3 TAHUN 2016PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK TIRTA ASASTAmyImage
203KOTA DEPOK NO. 4 TAHUN 2016PENYERTAAN MODAL MELALUI PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.myImage
204PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1 TAHUN 2016KEOLAHRAGAANmyImage
205PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2016KEPEMUDAANmyImage
206KOTA DEPOK NO. 6 TAHUN 2016PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015myImage
207KOTA DEPOK NO. 7 TAHUN 2016RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021myImage
208KOTA DEPOK NO. 8 TAHUN 2016PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMASmyImage
209PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 8 TAHUN 2016FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKAmyImage
210PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 8 TAHUN 2016FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKAmyImage
211KOTA DEPOK NO. 9 TAHUN 2016PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016myImage
212KABUPATEN NUNUKAN NO. 2 TAHUN 2015RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKANmyImage
213KABUPATEN NUNUKAN NO. 3 TAHUN 2015RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASINGmyImage
214PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 1 TAHUN 2015PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIFmyImage
215PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 2 TAHUN 2015PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKANmyImage
216PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 3 TAHUN 2015PENANAMAN MODALmyImage
217PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 4 TAHUN 2015PENYELENGGARAAN PENDIDIKANmyImage
218PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 1 TAHUN 2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHAmyImagemyImagemyImagemyImage
219PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 2 TAHUN 2015RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASINGmyImage
220PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 3 TAHUN 2015PROGRAM KULIAH GRATISmyImage
221PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 4 TAHUN 2015PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAHmyImage
222PROVINSI RIAU NO. 5 TAHUN 2015KETENAGALISTRIKAN DAERAHmyImage
223PROVINSI JAWA BARAT NO. 7 TAHUN 2015PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKERDITAN KECAMATAN HASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKROmyImage
224PROVINSI JAWA BARAT NO. 5 TAHUN 2015PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUPmyImage
225PROVINSI JAWA BARAT NO. 4 TAHUN 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHmyImage