Data Putusan
NoJenisNomortahunTentangFile PutusanLihat HTML
1Putusan MA30P/HUM/20152015PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
2Putusan MA28P/HUM/20152015PASAL 3 AYAT (2), PASAL 5 AYAT (2), DAN PASAL 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG
3Putusan MA21P/HUM/20152015PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDENmyImage
4Putusan MA12P/HUM/201520151. PASAL 1 AYAT (1) HURUF K DAN ANGKA XI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN, 2. PASAL 17 AYAT (5) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.30/MENHUT-II/2014 TENTANG INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI, 3. PASAL 1 AYAT (5), AYAT (26), AYAT (40), AYAT (45), DAN AYAT (53), PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 16, PASAL 17, PASAL 18, PASAL 19 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6), PASAL 23, PASAL 24, PASAL 25, PASAL 26 AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6) DAN AYAT (7), PASAL 27, PASAL 28, PASAL 29 AYAT (1), PASAL 30 AYAT (1), PASAL 31, PASAL 33, PASAL 35 AYAT (1), PASAL 37, PASAL 39 AYAT (1), PASAL 40 AYAT (4), SERTA ANGKA III, ANGKA VII, ANGKA XI, ANGKA XIV, ANGKA XVII, DAN ANGKA XX LAMPIRAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DAN GANTI RUGI RUGI TEGAKAN. 4. PASAL 1 AYAT (5), PASAL 11, PASAL 15 AYAT (7), PASAL 17, PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 HURUF C, PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 33 AYAT (8), DAN PASAL 48 AYAT (3) HURUF D PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU, 5. PASAL 1 AYAT (5), PASAL 2 AYAT (1), AYAT (3), DAN AYAT (4), PASAL 3, PASAL 4 AYAT (4), DAN ANGKA II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.68/MENHUT-II/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN,
5Putusan MA10P/HUM/20152015PERATURAN PRESIDEN NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENANmyImage
6Putusan MA09P/HUM/201520151. PASAL 41, PASAL 42, PASAL 154, DAN PASAL 157 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PASAL 4, PASAL 5, PASAL 6, PASAL 7, PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10, PASAL 14 AYAT (6), AYAT (11), DAN AYAT (12), PASAL 27 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4), PASAL 28 AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5), PASAL 30 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 31, PASAL 41, PASAL 42, PASAL 43 AYAT (5) DAN AYAT (6), SERTA PASAL 46 AYAT (1) DAN AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU 3. PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 46 BESERTA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 26 TAHUN 2014
7Putusan MA08P/HUM/20152015SURAT EDARAN MENTERI HOKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-04.PK.01.05.06 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
8Putusan MA07P/HUM/20152015PASAL 6 AYAT (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
9Putusan MA06P/HUM/20152015PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
10Putusan MA81P/HUM/20142014PASAL 51A AYAT (1) DAN PASAL 51B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
11Putusan MA80P/HUM/20142014PASAL 15 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2013
12Putusan MA78P/HUM/20142014PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)myImage
13Putusan MA69P/HUM/201420141. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN; DAN 2. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGANmyImage
14Putusan MA68P/HUM/20142014PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 5, SERTA LAMPIRAN BUTIR I HURUF B ANGKA 2, HURUF C, DAN HURUF D, SERTA BUTIR II ANGKA 11 DAN ANGKA 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGANmyImage
15Putusan MA67P/HUM/20142014PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
16Putusan MA54P/HUM/20142014PASAL 112B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAmyImage
17Putusan MA50P/HUM/20142014PASAL 9,10,11,12,31,34,41,44,53,54,55,57,58,62,63,71,72,73,74,75 PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
18Putusan MA44P/HUM/20142014PASAL 51A AYAT (1) DAN PASAL 51B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
19Putusan MA39P/HUM/20142014PASAL 1 AYAT (1) HURUF J, K, BUTIR X DAN XI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
20Putusan MA35P/HUM/20142014PASAL 1 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
21Putusan MA25P/HUM/20142014PASAL 3 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 SERTA PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 6 AYAT (3), DAN PASAL 6A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
22Putusan MA24P/HUM/20142014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOLmyImage
23Putusan MA22P/HUM/20142014PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
24Putusan MA21P/HUM/20142014PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
25Putusan MA11P/HUM/20142014PASAL 2 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIMmyImage