Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 139 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1PERPRES NO. 3 TAHUN 2018PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
2PERPRES NO. 06 TAHUN 2018PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
3PERPRES NO. 13 TAHUN 2018PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISMEmyImage
4PERPRES NO. 2 TAHUN 2018KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019myImage
5PERPRES NO. 9 TAHUN 2018TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYATmyImage
6PERPRES NO. 15 TAHUN 2018PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUMmyImage
7PERPRES NO. 16 TAHUN 2018PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHmyImage
8PERPRES NO. 17 TAHUN 2018PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTUmyImage
9PERPRES NO. 20 TAHUN 2018PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGmyImage
10PERPRES NO. 38 TAHUN 2018RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045myImage
11PERPRES NO. 32 TAHUN 2018BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO FLORESmyImage
12PERPRES NO. 34 TAHUN 2018PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES)myImage
13PERPRES NO. 41 TAHUN 2018PENGESAHAN PERSETUJUAN BILATERAL ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (BILATERAL AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)myImage
14PERPRES NO. 33 TAHUN 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019myImage
15PERPRES NO. 19 TAHUN 2018PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)myImage
16PERPRES NO. 5 TAHUN 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK myImage
17PERPRES NO. 42 TAHUN 2018HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAmyImage
18PERPRES NO. 7 TAHUN 2018BADAN PEMBINA IDEOLOGI PANCASILAmyImage
19PERPRES NO. 46 TAHUN 2018PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (A)] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (A)])myImage
20PERPRES NO. 47 TAHUN 2018PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 56])myImage