Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 124 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1PERPRES NO. 1 TAHUN 2016BADAN RESTORASI GAMBUTmyImage
2PERPRES NO. 2 TAHUN 2016PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARAmyImage
3PERPRES NO. 3 TAHUN 2016PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONALmyImage
4PERPRES NO. 6 TAHUN 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAKPAJAK ATAS PENGHASILAN LTIGTAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOMELTIGTmyImage
5PERPRES NO. 4 TAHUN 2016PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKANmyImage
6PERPRES NO. 8 TAHUN 2016KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALmyImage
7PERPRES NO. 7 TAHUN 2016SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAmyImage
8PERPRES NO. 11 TAHUN 2016KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENKOTAmyImage
9PERPRES NO. 10 TAHUN 2016DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARUmyImage
10PERPRES NO. 9 TAHUN 2016PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 150000myImage
11PERPRES NO. 15 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMASmyImage
12PERPRES NO. 12 TAHUN 2016PENGESAHAN LTIGTASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICESLTIGT PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG LTIGTPROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIESLTIGT PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTAKOTA DI ASEAN DAN LTIGTPROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIESLTIGT PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTAKOTA DI ASEANmyImage
13PERPRES NO. 14 TAHUN 2016PENGESAHAN ASEAN LTIGTFRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORTLTIGT PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODAmyImage
14PERPRES NO. 16 TAHUN 2016TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAmyImage
15PERPRES NO. 18 TAHUN 2016PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA KOTA TANGERANG KOTA BANDUNG KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA SURABAYA DAN KOTA MAKASSARmyImage
16PERPRES NO. 19 TAHUN 2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATANmyImage
17PERPRES NO. 20 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALmyImage
18PERPRES NO. 21 TAHUN 2016BEBAS VISA KUNJUNGANmyImage
19PERPRES NO. 24 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWITmyImage
20PERPRES NO. 22 TAHUN 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL LTIGTAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITALLTIGTmyImage