Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 127 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1PERPRES NO. 1 TAHUN 2012PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KETUJUH DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)myImage
2PERPRES NO. 2 TAHUN 2012KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASImyImage
3PERPRES NO. 3 TAHUN 2012RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTANmyImagemyImage
4PERPRES NO. 5 TAHUN 2012PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADAJARA, 2010)myImagemyImage
5PERPRES NO. 6 TAHUN 2012KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGmyImage
6PERPRES NO. 7 TAHUN 2012PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTANmyImage
7PERPRES NO. 8 TAHUN 2012KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIAmyImage
8PERPRES NO. 9 TAHUN 2012PENUGASAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI SEKRETARIS NEGARA, MENTERI KEUANGAN, DAN JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS PT BANK CENTURY, TBK., YANG BERADA DI LUAR NEGERImyImage
9PERPRES NO. 10 TAHUN 2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNANmyImage
10PERPRES NO. 11 TAHUN 2012PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)myImage
11PERPRES NO. 12 TAHUN 2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEmyImage
12PERPRES NO. 13 TAHUN 2012RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERAmyImage
13PERPRES NO. 14 TAHUN 2012HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE INOVASI NASIONALmyImage
14PERPRES NO. 15 TAHUN 2012HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTUmyImage
15PERPRES NO. 16 TAHUN 2012RENCANA UMUM PENANAMAN MODALmyImagemyImage
16PERPRES NO. 17 TAHUN 2012UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDENmyImage
17PERPRES NO. 18 TAHUN 2012PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN)myImagemyImage
18PERPRES NO. 19 TAHUN 2012PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)myImagemyImage
19PERPRES NO. 20 TAHUN 2012PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)myImagemyImage
20PERPRES NO. 21 TAHUN 2012TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA, DI SATU PIHAK, DAN KOMUNITAS EROPA BESERTA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA, DI PIHAK LAINNYA (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART)myImage