Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 40 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1PP NO. 1 TAHUN 1956MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHANmyImage
2PP NO. 2 TAHUN 1956PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOMmyImage
3PP NO. 3 TAHUN 1956PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1956myImage
4PP NO. 4 TAHUN 1956PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJAmyImage
5PP NO. 5 TAHUN 1956PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN "ORDONNANTIE AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 601) DAN "VERORDENING AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 605) UNTUK MINYAK KAYU PUTIHmyImage
6PP NO. 6 TAHUN 1956URUSAN PEMBELIAN MINYAK KAYU PUTIHmyImage
7PP NO. 7 TAHUN 1956MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMAmyImage
8PP NO. 8 TAHUN 1956PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 17)
9PP NO. 9 TAHUN 1956PERJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASINGmyImage
10PP NO. 10 TAHUN 1956PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PARA HAKIM REPUBLIK INDONESIAmyImage
11PP NO. 11 TAHUN 1956DEWAN DAN MAJELIS PERNIAGAAN DAN PERUSAHAANmyImage
12PP NO. 12 TAHUN 1956PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PARA JAKSA REPUBLIK INDONESIAmyImage
13PP NO. 13 TAHUN 1956PERUBAHAN BERDRIJFSREGLEMENTERINGSVERORDENING TEXTIEL BEDRIJVEN 1940myImage
14PP NO. 14 TAHUN 1956MENGUBAH DAFTAR LAMPIRAN A DARI PGPNS REPUBLIK INDONESIAmyImage
15PP NO. 15 TAHUN 1956DEWAN EKONOMI DAN PERENCANAANmyImage
16PP NO. 16 TAHUN 1956PENETAPAN KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT RAPAT CONTITUANTEmyImage
17PP NO. 17 TAHUN 1956PERUBAHAN SCHEEPUAARTVERORDENING 1936myImage
18PP NO. 18 TAHUN 1956PENYERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA LANGSUNG DENGAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH JAWATAN PAJAKmyImage
19PP NO. 19 TAHUN 1956TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1954myImage
20PP NO. 20 TAHUN 1956MENGGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG UANG DICURI, DIGELAPKAN, HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTANmyImage