Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 35 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1UU NO. 1 TAHUN 1956PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950)TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)myImage
2UU NO. 2 TAHUN 1956PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *)myImage
3UU NO. 3 TAHUN 1956PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *)myImage
4UU NO. 4 TAHUN 1956PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP(STAATSBLAD 1949 NO. 282) *)myImage
5UU NO. 5 TAHUN 1956PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953myImage
6UU NO. 6 TAHUN 1956PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)myImage
7UU NO. 7 TAHUN 1956PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUKBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1950 *)myImage
8UU NO. 8 TAHUN 1956PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH *)myImage
9UU NO. 9 TAHUN 1956PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPISI SUMATERA TENGAH *)myImage
10UU NO. 10 TAHUN 1956PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA *)myImage
11UU NO. 11 TAHUN 1956PEMBELANJAAN PENSIUNmyImage
12UU NO. 12 TAHUN 1956PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAHmyImage
13UU NO. 13 TAHUN 1956PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDARmyImage
14UU NO. 14 TAHUN 1956PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHANmyImage
15UU NO. 15 TAHUN 1956PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARATmyImage
16UU NO. 16 TAHUN 1956PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517)myImage
17UU NO. 17 TAHUN 1956PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487)myImage
18UU NO. 18 TAHUN 1956ERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMAmyImage
19UU NO. 19 TAHUN 1956PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHmyImage
20UU NO. 20 TAHUN 1956PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 (�ZEGELVERORDENING 1921�)myImage