Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 22 dari 22 Data Peraturan
NoInstansiNomorTentang
1KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL22 TAHUN 2018PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT TERTENTUmyImage
2KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL1 TAHUN 2018PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTAmyImage
3KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL2 TAHUN 2018PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHmyImage
4KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL3 TAHUN 2018PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
5KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL4 TAHUN 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHANmyImage
6KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL6 TAHUN 2018PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAPmyImage
7KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL5 TAHUN 2018PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARAmyImage
8KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL7 TAHUN 2018PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
9KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL8 TAHUN 2018PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
10KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL9 TAHUN 2018PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
11KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL10 TAHUN 2018KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
12KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL11 TAHUN 2018PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN DAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARATmyImage
13KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL12 TAHUN 2018PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
14KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL13 TAHUN 2018PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN PADA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONALmyImage
15KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL14 TAHUN 2018IZIN LOKASImyImage
16KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL17 TAHUN 2018PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
17KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL18 TAHUN 2018PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARATmyImage
18KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL15 TAHUN 2018PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHANmyImage
19KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL16 TAHUN 2018PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTAmyImage
20KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL19 TAHUN 2018PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARAmyImage
21KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL21 TAHUN 2018SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2019myImage
22KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL20 TAHUN 2018TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHmyImage