Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 25 dari 38 Data Peraturan
NoInstansiNomorTentang
1KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL40 TAHUN 2016PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG, SERTA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATANmyImage
2KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL1 TAHUN 2016PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARATmyImage
3KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL2 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMAmyImage
4KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL3 TAHUN 2016PEMBENTUKAN ORGANISASI WILAYAH KERJA TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARAmyImage
5KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL4 TAHUN 2016PEMBENTUKAN ORGANISASI WILAYAH KERJA TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAHmyImage
6KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL5 TAHUN 2016PEMBENTUKAN ORGANISASI WILAYAH KERJA TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATANmyImage
7KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL6 TAHUN 2016PEMBENTUKAN ORGANISASI WILAYAH KERJA TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAHmyImage
8KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL7 TAHUN 2016BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAHmyImage
9KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL8 TAHUN 2016PELAYANAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN TERTENTU DI WILAYAH TERTENTUmyImage
10KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL9 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAmyImage
11KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL10 TAHUN 2016TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERBEDA DALAM KAWASAN TERTENTUmyImage
12KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL11 TAHUN 2016PENYELESAIAN KASUS PERTANAHANmyImage
13KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL12 TAHUN 2016PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 20152019myImage
14KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL13 TAHUN 2016TATA CARA PEMBERIAN PELEPASAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIAmyImage
15KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL15 TAHUN 2016TATA CARA PELEPASAN ATAU PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAU HAK PAKAI PADA LAHAN YANG TERBAKARmyImage
16KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL17 TAHUN 2016PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECILmyImage
17KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL18 TAHUN 2016PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIANmyImage
18KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL19 TAHUN 2016PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERBENTUK RENCANA TATA RUANG WILAYAHmyImage
19KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL20 TAHUN 2016PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDAmyImage
20KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL21 TAHUN 2016PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
21KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL22 TAHUN 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALmyImage
22KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL23 TAHUN 2016PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGESAHAN CATATAN PADA BUKU TANAH ELEKTRONIK YANG TERVALIDASI DAN PENANDATANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU PADA KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA TERINTEGRASImyImage
23KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL24 TAHUN 2016STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUSmyImage
24KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL25 TAHUN 2016PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTUmyImage
25KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL28 TAHUN 2016PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATISmyImage