Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 25 dari 66 Data Peraturan
NoInstansiNomorTentang
1KEMENTERIAN KEHUTANANP.2/MENHUT-II/2013PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.44/MENHUT-II/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANANmyImage
2KEMENTERIAN KEHUTANANP.3/MENHUT-II/2013PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6173/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANANmyImage
3KEMENTERIAN KEHUTANANP.4/MENHUT-II/2013PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.256/MENHUT-II/2004 TENTANG TATA CARA PERSYARATAN PELEPASAN/ PENJUALAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PATUNGANmyImage
4KEMENTERIAN KEHUTANANP.5/MENHUT-II/2013PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
5KEMENTERIAN KEHUTANANP.6/MENHUT-II/2013PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
6KEMENTERIAN KEHUTANANP.7/MENHUT-II/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
7KEMENTERIAN KEHUTANANP.8/MENHUT-II/2013PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASImyImage
8KEMENTERIAN KEHUTANANP.9/MENHUT-II/2013TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG DAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHANmyImage
9KEMENTERIAN KEHUTANANP.10/MENHUT-II/2013PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
10KEMENTERIAN KEHUTANANP.11/MENHUT-II/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNGmyImage
11KEMENTERIAN KEHUTANANP.12/MENHUT-II/2013PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYATmyImage
12KEMENTERIAN KEHUTANANP.13/MENHUT-II/2013STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYUmyImage
13KEMENTERIAN KEHUTANANP.14/MENHUT-II/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.18/MENHUT-II/2011 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTANmyImage
14KEMENTERIAN KEHUTANANP.15/MENHUT-II/2013PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014myImage
15KEMENTERIAN KEHUTANANP.16/MENHUT-II/2013PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTANmyImage
16KEMENTERIAN KEHUTANANP.17/MENHUT-II/2013PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATORmyImage
17KEMENTERIAN KEHUTANANP.18/MENHUT-II/2013INFORMASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MELALUI PORTAL SISTEM INFORMASI LEGALITAS KAYU (SILK) DAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGALmyImage
18KEMENTERIAN KEHUTANANP.19/MENHUT-II/2013PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
19KEMENTERIAN KEHUTANANP.20/MENHUT-II/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 14/MENHUT-II/2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYULmyImage
20KEMENTERIAN KEHUTANANP.21/MENHUT-II/2013STANDAR BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYUmyImage
21KEMENTERIAN KEHUTANANP.22/MENHUT-II/2013PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA WANA LESTARImyImage
22KEMENTERIAN KEHUTANANP.23/MENHUT-II/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANANmyImage
23KEMENTERIAN KEHUTANANP.24/MENHUT-II/2013PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN /BARANG KEPADA SEKRETARIS JENDERAL, DAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) LINGKUP KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
24KEMENTERIAN KEHUTANANP.25/MENHUT-II/2013PELIMPAHAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAHmyImage
25KEMENTERIAN KEHUTANANP.26/MENHUT-II/2013PENGUSAAN (MEDEBEWIND) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAN, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA DEMONSTRATION ACTIVITIES REDDmyImage