peraturan
.go.id
Kementerian Hukum dan HAM RI
Toggle navigation
peraturan
.go.id
Beranda
Profil
Peraturan
Direktori
Undang-Undang
Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Lembaga
Peraturan Daerah
Rancangan
Rancangan Undang-Undang
Rancangan PP
Rancangan Perpres
Rancangan Permen
Harmonisasi
Putusan
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Terjemahan Resmi
Kontak
Home
Peraturan
Kategori
Data Peraturan
Showing
1-20
of
22
items.
#
Jenis Peraturan
Nomor Peraturan
Tahun Peraturan
Tentang
File PDF
Lihat HTML
1
Undang-Undang
21
2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
2
Undang-Undang
44
1999
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
3
Undang-Undang
5
1960
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
4
Undang-Undang
14
1970
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
5
Undang-Undang
4
1979
KESEJAHTERAAN ANAK
6
Undang-Undang
7
1984
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
7
Undang-Undang
15
1997
KETRANSMIGRASIAN
8
Undang-Undang
18
2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
9
Undang-Undang
2
1966
HYGIENE
10
Keputusan Presiden
111
1999
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
11
Peraturan Presiden
6
1966
PENGHAPUSAN PENGADILAN ADAT/SWAPRAJA DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI DI IRIAN BARAT
12
Peraturan Menteri
77
2013
PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN LEMBAGA ADAT
13
Peraturan Daerah
7
2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, SUMBER PENDAPATAN DESA, KERJASAMA DESA, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PENATAAN KAWASAN PERDESAAN.
14
Peraturan Daerah
20
2010
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA SUBULUSSALAM.
15
Peraturan Daerah
1
2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.
16
Peraturan Daerah
13
2009
PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TERNATE.
17
Peraturan Daerah
9
2008
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
18
Peraturan Daerah
23
2008
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
19
Peraturan Daerah
22
2008
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA
20
Peraturan Daerah
20
2008
PERADILAN ADAT DI PAPUA
«
1
2
»