Data Peraturan
Ditampilkan 161 - 180 dari 202 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
161PUTUSAN MA NO. 51 K/MIL/2002BAHWA OLEH KARENA PERBUATAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN MEMENUHI UNSURE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 281 KE -1 KUHP, MAKA TERHADAP TERDAKWA SELAIN DIJATUHI PIDANA POKOK JUGA DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN YAITU DIPECAT DARI ANGGOTA M
162PUTUSAN MA NO. 250K/TUN/2002BAHWA BAGI PARA PEKERJA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG TERMASUK DALAM KATEGORI KESALAHAN BERAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (1) HURUF H DAN K KEP. MENAKER NOMOR KEP-150/MEN/2000 DAPAT DIKENAKAN SAKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PH
163PUTUSAN MA NO. 1900 K/PID/2002JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI.
164PUTUSAN MA NO. 09 P/HUM/2002PERKARA PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 2001 TANGGAL 17 OKTOBER 2001 TENTANG KEPELABUHANmyImage
165PUTUSAN MA NO. 03 PK/N/2002BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1917 BW YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT) MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG KUAT, MAKA BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) HARUS DINYATAKAN TERBUK
166PUTUSAN MA NO. 991 K/PID/2001JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI, SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULLUS TESTIS)
167PUTUSAN MA NO. 12 PK/N/2001BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 256 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1998, PERDAMAIAN DAPAT DITERIMA APABILA DISETUJUI OLEH LEBIH DARI 1/2 (SATU PERDUA) KREDITUR KONKUREN YANG HAKNYA DIAKUI OLEH YANG HADIR PADA RAPAT PERMUSYAWARATAN
168PUTUSAN MA NO. 030 PK/N/2001BAHWA DENGAN DIASURANSIKANNYA UTANG DEBITUR YANG TELAH DIJAMIN OLEH TERMOHON PAILIT MELALUI ASURANSI KREDIT EKSPORT MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 12, 4, 1 DAN 13 PERJANJIAN KREDIT YANG BERSANGKUTAN PERLU DIBUKTIKAN APAKAH PERJANJIAN ASURANSI TERSEBUT
169PUTUSAN MA NO. 972 K/PID/2000DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA \"PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH
170PUTUSAN MA NO. 91 K/TUN/2000BAHWA BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, GUGATAN HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BPSP. 0LEH KARENA ITU PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKANNYA
171PUTUSAN MA NO. 78 PK/PID/2000BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISARIS PADA PERUSA
172PUTUSAN MA NO. 586 K/PDT/2000BILAMANA TERDAPAT PERBEDAAN LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA DALAM POSITA DAN PETITUM, MAKA PETITUM TIDAK MENDUKUNG POSITA, KARENA ITU GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB TIDAK JELAS DAN KABUR.
173PUTUSAN MA NO. 3574 K/PDT/2000-TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG SI PEWARIS HANYA TERBATAS PADA JUMLAH ATAU NILAI HARTA PENINGGALAN (KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 175 AYAT (2)); -TERHADAP HARTA BAWAAN DARI ISTERI TIDAK DAPAT DISITA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG ALMARHUM SUAMINYA
174PUTUSAN MA NO. 318/TUN/2000BAHWA BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) PR NO. 24 TAHUN 1997, KEPALA KANTOR PERTAHANAN TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, JIKA TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DI PENGADILAN
175PUTUSAN MA NO. 285 K/AG/2000BAHWA DIKARENAKAN PERSELISIHAN YANG TERUS-MENERUS DAN SUDAH TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN KEMBAI, SERTA SUDAH TIDAK SATU ATAP LAGI/SERUMAH KARENA TIDAK DISETUJUI OLEH KELUARGA KEDUA BELAH PIHAK, MAKA DAPAT DIMUNGKINKAN JATUHNYA IKRAR THALAK;
176PUTUSAN MA NO. 1992 K/PDT/2000-BILA EKSEPSI TIDAK DIPERTIMBANGKAN, PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);
177PUTUSAN MA NO. 144 K/PID/20001) BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI
178PUTUSAN MA NO. 1378 K/PID/2000BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT (1) SUB C UNDANG UNDANG NOMOR 5 TA
179PUTUSAN MA NO. 1156 K/PID/20001) PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT (3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN. SEDANGKAN TERNYATA PENANG
180PUTUSAN MA NO. 07 P/HUM/2000RETRIBUSI INDUSTRI KAYU BULAT, KAYU GERGAJIAN, KAYU OLAHAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN SERTA PENGGANTI NILAI TEGAKANmyImage