Data Peraturan
Ditampilkan 61 - 80 dari 202 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
61PUTUSAN MA NO. 30P/HUM/2011PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 3 AYAT (1), PASAL 8, PASAL 9 AYAT (4), PASAL 10 AYAT (1), PASAL 12 AYAT (2) HURUF A, HURUF B, HURUF E DAN HURUF F, DAN AYAT (3), PASAL 16 AYAT (4), PASAL 18, PASAL 19 AYAT (2), PASAL 24 AYAT (9), PASAL 25 AYAT (6), PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28, PASAL 30, PASAL 31 AYAT (1), PASAL 32 AYAT (1), PASAL 33 AYAT (2), PASAL 35, PASAL 38 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMImyImage
62PUTUSAN MA NO. 28P/HUM/2011PASAL 112, PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAmyImage
63PUTUSAN MA NO. 20P/HUM/2011PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA
64PUTUSAN MA NO. 17P/HUM/20111. PASAL 6 AYAT (2) HURUF E PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH, 2. PASAL 58F AYAT (1) HURUF A PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKANmyImage
65PUTUSAN MA NO. 16P/HUM/2011PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
66PUTUSAN MA NO. 13P/HUM/2011PASAL 19 AYAT (2), PASAL 31 AYAT (2), PASAL 39 PARATURAN PEMERINTAH RI NO. 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN DAN PASAL 71 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.
67PUTUSAN MA NO. 23 P/HUM/2010PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 85 TAHUN 2010 TANGGAL 9 APRIL 2010 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NO. 19 TAHUN 2009 TEN TANG PERUBAHAN ATAS PERATU RAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARAmyImage
68PUTUSAN MA NO. 11 P/HUM/2010PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSImyImage
69PUTUSAN MA NO. 09 P/HUM/2010LARANGAN PEMBUATAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOLmyImage
70PUTUSAN MA NO. 03 P/HUM/2010PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP "PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. DJ.I/PP.00.9/973/2009, TENTANG TATACARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DI PTAI, TERTANGGAL 30 JULI 2009"myImage
71PUTUSAN MA NO. 23 P/HUM/2009PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009myImage
72PUTUSAN MA NO. 22 P/HUM/2009PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJ I MATER I I L TERHADAP “PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009, TANGGAL 9 FEBRUARI 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSAmyImage
73PUTUSAN MA NO. 18 P/HUM/2009PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009 TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009myImage
74PUTUSAN MA NO. 16 P/HUM/2009PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009 TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 26 TAHUN 2009 TANGGAL 14 APRIL 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009“myImage
75PUTUSAN MA NO. 15 P/HUM/2009PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009, TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009myImage
76PUTUSAN MA NO. 13 P/HUM/2009PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR TERHADAP PERATURAN KPU NO. 15 TAHUN 2009 PASAL 38 AYAT (2) HURUF B JO. PASAL 37 HURUF B TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROPINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009myImage
77PUTUSAN MA NO. 25 P/HUM/2008PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOLmyImage
78PUTUSAN MA NO. 14 P/HUM/2007PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR TERHADAP : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 188.44 /0135 /KUM/2007 TANGGA L 22 MARET 2007 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) JO. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44 /0159 / KUM /2007 TANGGAL 23 APRIL 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44 /0135/2007 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP)myImage
79PUTUSAN MA NO. 41P/HUM/2006PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
80PUTUSAN MA NO. 02 P/HUM/2006BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAImyImage