Data Peraturan
Ditampilkan 41 - 60 dari 202 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
41PUTUSAN MA NO. 10P/HUM/2013PASAL 82 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (10) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012
42PUTUSAN MA NO. 05P/HUM/2013PASAL 8A AYAT (5), PASAL 8B AYAT (3), PASAL 8C AYAT (6), PASAL 25 AYAT (3), DAN PASAL 27 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
43PUTUSAN MA NO. 04P/HUM/2013KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1975 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30.S/PKI GOLONGAN CmyImage
44PUTUSAN MA NO. 03P/HUM/20131. PASAL 1 ANGKA 2 DAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 2. PASAL 51A DAN PASAL 51B PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTANmyImage
45PUTUSAN MA NO. 01P/HUM/2013PASAL 43 AYAT (6) HURUF B DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
46PUTUSAN MA NO. 43P/HUM/2012PASAL 37 HURUF B, HURUF D, HURUF E, HURUF F, HURUF G, DAN HURUF H PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
47PUTUSAN MA NO. 42P/HUM/2012PASAL 3 AYAT (1), PASAL 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOLmyImage
48PUTUSAN MA NO. 39P/HUM/2012PASAL 38 AYAT (1) HURUF H, BERIKUT PENJELASANNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DARAH.myImage
49PUTUSAN MA NO. 32P/HUM/2012PASAL 16 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) DAN AYAT (4) JO PASAL 20 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) DAN AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
50PUTUSAN MA NO. 25P/HUM/2012PERATURAN PRESIDEN NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERImyImage
51PUTUSAN MA NO. 18P/HUM/2012PASAL 31 AYAT (1) PP NO. 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
52PUTUSAN MA NO. 16P/HUM/20121. PASAL 139 AYAT (1), (2), DAN (3) PP NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 2. PASAL 1 ANGKA 5, 17 DAN 18, PASAL 4 AYAT (1) DAN (2), PASAL 5 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (4), PASAL 7, PASAL 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, PASAL 26 AYAT (2) DAN (3), PASAL 28 AYAT (2), PASAL 29, DAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.myImage
53PUTUSAN MA NO. 08P/HUM/2012PASAL 14 HURUF I PP NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDOENSIA DI DAERAHmyImage
54PUTUSAN MA NO. 07P/HUM/20121. PASAL 17 AYAT (2) DAN AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; 2. PASAL 62 AYAT (2) DAN AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU; 3. SURAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 824/967/III.4/BKPP TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 PERIHAL: PROSEDUR MUTASI PINDAH PNS TENAGA GURU, PENJAGA SEKOLAH DAN TENAGA KESEHATAN SERTA PNS LAINNYA, PADA HALAMAN 1 DAN 2 ANGKA 1,2 DAN 3 SERTA ANGKA I HURUF B; 4. PASAL 9, PASAL 20 DAN PASAL 21 SERTA PASAL 24 HURUF A, B, C, DAN D PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
55PUTUSAN MA NO. 05P/HUM/20121. PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA JO. PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA 2. PASAL 12 PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA JO. PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURAmyImage
56PUTUSAN MA NO. 50P/HUM/2011PP NO. 5 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO. 12 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
57PUTUSAN MA NO. 38P/HUM/2011PASAL 31 AYAT (9) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
58PUTUSAN MA NO. 37P/HUM/2011PASAL 25 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANANmyImage
59PUTUSAN MA NO. 35P/HUM/2011PASAL 14 AYAT (1) DAN (2), PASAL 15 AYAT (1), (2) DAN (3), PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
60PUTUSAN MA NO. 33P/HUM/2011KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 28 TAHUN 1975 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30.S/PKI GOLONGAN CmyImage