Data Peraturan
Ditampilkan 21 - 40 dari 202 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
21PUTUSAN MA NO. 25P/HUM/2014PASAL 3 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 SERTA PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 6 AYAT (3), DAN PASAL 6A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
22PUTUSAN MA NO. 24P/HUM/2014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOLmyImage
23PUTUSAN MA NO. 22P/HUM/2014PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
24PUTUSAN MA NO. 21P/HUM/2014PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
25PUTUSAN MA NO. 11P/HUM/2014PASAL 2 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIMmyImage
26PUTUSAN MA NO. 08P/HUM/2014PASAL 123 AYAT (3) DAN AYAT (4) PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMmyImage
27PUTUSAN MA NO. 73P/HUM/2013PASAL 1 ANGKA 4 DAN ANGKA 5, PASAL 13 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 14 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 15, PASAL 18 AYAT (1) HURUF A, PASAL 19, PASAL 20 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 21, PASAL 29 AYAT (3), PASAL 30 AYAT (2) HURUF C, PASAL 35 AYAT (1) HURUF D, PASAL 37, PASAL 38 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 41 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 43 AYAT (6) HURUF C, DAN PASAL 48 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (7), AYAT (8), AYAT (9) DAN AYAT (10) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANmyImage
28PUTUSAN MA NO. 72P/HUM/2013PASAL 30 AYAT (1) DAN (2), PASAL 31 AYAT (1) , (2), (3), DAN (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
29PUTUSAN MA NO. 70P/HUM/2013PASAL 1 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (2) HURUF A, SERTA PASAL 2 AYAT (1) HURUF F DAN AYAT (2) HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAImyImage
30PUTUSAN MA NO. 59P/HUM/20131. PASAL 1 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN; 2. PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: P.150/PMK.03/2010 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN; 3. PASAL 3 AYAT (1) S/D (3), PASAL 4 AYAT (1) DAN (2), PASAL 5 AYAT (1) S/D (7), PASAL 7 AYAT (1) S/D (6), PASAL 8 AYAT (1) S/D (4), PASAL 9 AYAT (1) S/D (3), PASAL 10 AYAT (1) DAN (2) DAN LAMPIRAN IA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
31PUTUSAN MA NO. 56P/HUM/20131. PASAL 34A, PASAL 34B, PASAL 34C, PASAL 36A, PASAL 38A, PASAL 43A DAN 43B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. 2. PASAL 41 AYAT (3), PASAL 42A AYAT (3), DAN AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. 3. SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-04.PK.01.05.04 TAHUN 2012 TANGGAL 21 DESEMBER 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS-132.OT.03.01 TAHUN 2010 TANGGAL 05 JULI 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT SERTA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG DIPIDANA SELAIN PIDANA POKOK JUGA DI PIDANA TAMBAHAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI. SEBAGAI PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NO. E.PK 04.10-75 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2007.myImage
32PUTUSAN MA NO. 55P/HUM/2013PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
33PUTUSAN MA NO. 51P/HUM/2013PASAL 34 A AYAT (1) HURUF A, HURUF B DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG TATA SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATANmyImage
34PUTUSAN MA NO. 35P/HUM/2013PASAL 42, PASAL 43, DAN PASAL 44 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
35PUTUSAN MA NO. 24P/HUM/2013PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
36PUTUSAN MA NO. 19P/HUM/2013PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIANmyImage
37PUTUSAN MA NO. 18P/HUM/20131. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTANmyImage
38PUTUSAN MA NO. 16P/HUM/2013PASAL 5 AYAT (1), PASAL 7 AYAT (1), (2), DAN (3), PASAL 8 DAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPILmyImage
39PUTUSAN MA NO. 14P/HUM/2013KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN SERTA PENGENDALIAN LINGKUNGAN KAWASANNYA
40PUTUSAN MA NO. 12P/HUM/20131. PASAL 4A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 2. PASAL 16 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 370/KMK.03/2003 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTUmyImage