Data Peraturan
Ditampilkan 181 - 200 dari 202 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
181PUTUSAN MA NO. 04 K/MIL/2000BAHWA KARENA UNSUR KEPEMILIKAN/SIAPA PEMILIK PERSIL BELUM JELAS, DAN MASIH MERUPAKAN KEWENANGAN PADA HAKIM PERDATA DI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN BUKAN KEWENANGAN HAKIM PERADILAN MILITER, MAKA UNTUK MELAKSANAKAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM
182PUTUSAN MA NO. 013 K/N/2000DALAM HAL PENENTUAN JUMLAH SELURUH UTANG PEMOHON KASASI, DAPAT DITENTUKAN DENGAN PASTI DALAM PROSES PENCOCOKAN PIUTANG PIUTANG PADA RAPAT VERIFIKASI DAN BILA ADA SALING PERBEDAAN DALAM RAPAT VERIFIKASI YANG TIDAK DAPAT DI DAMAIKAN OLEH HAKIM PENGAWAS, MAK
183PUTUSAN MA NO. 010 K/N/20001. TERMOHON KASASI BUKANLAH KREDITUR SEPARATIS DALAM ARTI MEMPUNYAI HAK TANGGUNGAN, GADAI, TETAPI DIJAMIN OLEH PENJAMIN. ADANYA PENJAMIN INI TIDAKLAH BERARTI TERMOHON KASASI LALU MERUPAKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN;
2. DALAM HAL AD
184PUTUSAN MA NO. 83 K/AG/1999DIDALAM HAL GUGATAN IKRAR THALAK, DIMANA PIHAK AYAH IBU DAPAT DIANGKAT SEBAGAI SAKSI DAN DISESUAIKAN DENGAN KETERANGAN PARA SAKSI DARI TERGUGAT;
185PUTUSAN MA NO. 620 K/PDT/1999BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN WEWENANG PENGADILAN
186PUTUSAN MA NO. 407 K/TUN/1999BAHWA UNTUK DAPAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN SURAT PERINGATAN HARUS MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. PER-03/MEN/1996 PASAL 7 AYAT (2) DAN (3).
187PUTUSAN MA NO. 15 K/MIL/1999BAHWA OLEH KARENA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TERDAKWA ADALAH BERUPA PENYALAHGUNAAN NARKOBA, YANG OLEH MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN BERAT YANG DAPAT MERUSAK KELUARGA, MAUPUN GENERASI MUDA DAN NEGARA, MAKA PIDANA YANG DIJATUHKAN
188PUTUSAN MA NO. 98 K/TUN/1998BAHWA TANAH YANG BERASAL DARI HAK BARAT (EIGENDOM) TELAH KEMBALI KEPADA NEGARA, MAKA LURAH DAN CAMAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT
189PUTUSAN MA NO. 935 K/PDT/1998BAHWA BUKTI TAMBAHAN TIDAK DAPAT MEMATAHKAN SUMPAH SUPPLETOIR YANG TELAH DILAKUKAN, SEBAB SUMPAH TERSEBUT TIDAK TUNDUK PADA PEMERIKSAAN BANDING ATAU KASASI.
190PUTUSAN MA NO. 55 K/AG/1998BAHWA DIDALAM PERKARA GUGATAN MENGENAI HIBAH DAPAT DINYATAKAN BATAL, APABILA SI PENERIMA HIBAH TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA NYATA BAHWA BARANG TERSBUT TELAH DIHIBAHKAN KEPADANYA;
191PUTUSAN MA NO. 5096 K/PDT/19981. PEMBERIAN/PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DENGAN BILYET GIRO KEPADA SESEORANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENGAKUAN HUTANG DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI SI PEMBERI MENGAKUI MEMPUNYAI HUTANG;
2. GANTI RUGI ATAS HILANGNYA KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN SESUAI DENGAN RA
192PUTUSAN MA NO. 4540 K/PDT/1998BAHWA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI \"PRONA\" (PROYEK NASIONAL), BUKAN DITENTUKAN OLEH STATUS TANAH ASAL, TETAPI MERUPAKAN CARA PENSERTIFIKATAN TANAH DENGAN PROSES CEPAT DAN BIAYA RINGAN, KARENA MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH
193PUTUSAN MA NO. 44 K/AG/1998BAHWA OLEH KARENA PERCECOKAN TERUS-MENERUS DAN TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN KEMBALI DAN TELAH TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI, MAKA DAPAT DIMUNGKINKAN PUTUSAN PERCERAIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERSEBUT.
194PUTUSAN MA NO. 370 K/AG/1998BAHWA SURAT GUGATAN MENGENAI GUGATAN CERAI TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN YURIDIS FORMALITAS YANG MENGAKIBATKAN SURAT GUGATAN CACAT HUKUM YANG DIATUR DALAM, PASAL 142 AYAT (1) DAN PASAL 147 AYAT (1) RBG. DIMANA SEORANG KUASA HUKUM DENGAN SALAH SATU
195PUTUSAN MA NO. 283 K/TUN/1998BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1990 PASAL 116 MENENTUKAN BAHWA YAYASAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN KEPANJANGAN TANGAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN. DENGAN DEMIKIAN PANITIA PEN
196PUTUSAN MA NO. 208 K/TUN/1998BAHWA SANGGAHAN/GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PAKSA HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK. SEBELUM BADAN PERADILAN PAJAK TERBENTUK DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI (UNDANG UNDANG NO.9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO.6
197PUTUSAN MA NO. 111 K/AG/1998BAHWA DI DALAM HUKUM WARIS MAL WARIS, DI MANA MENGENAI SENGKETA TENTANG HARTA PENINGGALAN DIANTARA PARA AHLI WARIS YANG MASIH ADA HUBUNGAN KELUARGA TIDAK DAPAT TERMASUK SENGKETA MILIK, DAN DIKUATKAN OLEH KETERANGAN PARA SAKSI, OLEH KARENA HARUS DINYATAKAN
198PUTUSAN MA NO. 103 K/TUN/1998BAHWA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 DAN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAL UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960, TELAH DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1961 YANG MEMBERI WEWENANG, KEPADA PRESIDEN UNTUK MEN
199PUTUSAN MA NO. 388 K/PID/1997TERHADAP PELANGGARAN PASAL 11 (1) SUB K JO. PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1986 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1987 TENTANG HAK CIPTA, JO. PASAL 55 (1) KE-1 JO. PASAL 65 (1) KUHP. PENGADILAN NEGERI SECARA JUDEX FACTIE TI
200PUTUSAN MA NO. 189 K/AG/1996BAHWA SENGKETA HARTA BERSAMA/GONO GINI, DIMANA ARGUMENTASI TENTANG KETIDAK JELASAN/GUGATAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT ASAL TIDAK JELAS DAN PTA MENADO DIDALAM PERTIMBANGANNYA TIDAK LENGKAP, OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;