Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 25 dari 501 Data Peraturan
NoInstansiNomorTentang
1KEMENTERIAN KEHUTANANP.1/MENHUT-II/2014PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAHmyImage
2KEMENTERIAN KEHUTANANP.2/MENHUT-II/2014PENUGASAN (MEDEBEWIN) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (FOREST AND CLIMATE CHANGE)myImage
3KEMENTERIAN KEHUTANANP.3/MENHUT-II/2014PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAHmyImage
4KEMENTERIAN KEHUTANANP.4/MENHUT-II/2014PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (FOREST AND CLIMATE CHANGE)myImagemyImage
5KEMENTERIAN KEHUTANANP.5/MENHUT-II/2014PEDOMAN PENGOPERASIAN, PERAWATAN, DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
6KEMENTERIAN KEHUTANANP.7/MENHUT-II/2014PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.44/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
7KEMENTERIAN KEHUTANANP.8/MENHUT-II/2014PEMBATASAN LUASAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAU IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN PRODUKSImyImage
8KEMENTERIAN KEHUTANANP.9/MENHUT-II/2014PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYAmyImage
9KEMENTERIAN KEHUTANANP.10/MENHUT-II/2014PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYAmyImage
10KEMENTERIAN KEHUTANANP.11/MENHUT-II/2014PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERImyImage
11KEMENTERIAN KEHUTANANP.12/MENHUT-II/2014PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 47.000 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYAmyImage
12KEMENTERIAN KEHUTANANP.13/MENHUT-II/2014UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage
13KEMENTERIAN KEHUTANANP.14/MENHUT-II/2014PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANANmyImage
14KEMENTERIAN KEHUTANANPB.1/MENHUT-IX/2014KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYAmyImage
15KEMENTERIAN KEHUTANANP.15/MENHUT-II/2014PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANANmyImage
16KEMENTERIAN KEHUTANANP.16/MENHUT-II/2014PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTANmyImage
17KEMENTERIAN KEHUTANANP.17/MENHUT-II/2014TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAImyImage
18KEMENTERIAN KEHUTANANP.19/MENHUT-II/2014TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYUmyImage
19KEMENTERIAN KEHUTANANP.20/MENHUT-II/2014PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASImyImage
20KEMENTERIAN KEHUTANANP.21/MENHUT-II/2014PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANANmyImage
21KEMENTERIAN KEHUTANANP.22/MENHUT-II/2014PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2012myImage
22KEMENTERIAN KEHUTANANP.23/MENHUT-II/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/MENHUT-II/2012 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHANmyImage
23KEMENTERIAN KEHUTANANP.24/MENHUT-II/2014PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)myImage
24KEMENTERIAN KEHUTANANP.25/MENHUT -II/2014PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTANmyImage
25KEMENTERIAN KEHUTANANP.26/MENHUT-II/2014EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANANmyImage