Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 52171 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1KEMENKUMHAM NO. 9 TAHUN 2021JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAmyImage
2KEMENKUMHAM NO. 8 TAHUN 2021MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAmyImage
3PERPRES NO. 8 TAHUN 2021KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024myImage
4KEMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2021ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI HARTA PENINGGALANmyImage
5PERPRES NO. 7 TAHUN 2021RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024myImage
6KEMENKUMHAM NO. 6 TAHUN 2021SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINAmyImage
7PERPRES NO. 6 TAHUN 2021TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAmyImage
8KEMENKUMHAM NO. 5 TAHUN 2021SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINAmyImage
9PERPRES NO. 5 TAHUN 2021TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARAmyImage
10KEMENKUMHAM NO. 4 TAHUN 2021STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUMmyImage
11PERPRES NO. 4 TAHUN 2021TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAmyImage
12PP NO. 4 TAHUN 2021PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAmyImage
13KEMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2021PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUMmyImage
14PERPRES NO. 3 TAHUN 2021TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARAmyImage
15PP NO. 3 TAHUN 2021PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARAmyImagemyImage
16KEMENAKER NO. 2 TAHUN 2021PELAKSANAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)myImage
17KEMENKUMHAM NO. 2 TAHUN 2021PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSINGmyImage
18PERPRES NO. 2 TAHUN 2021PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)myImage
19PP NO. 2 TAHUN 2021PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMImyImagemyImage
20KEMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2021PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATENmyImage