Data Peraturan
Ditampilkan 1 - 20 dari 51104 Data Peraturan
NoPeraturanTentang
1KEMENHUB NO. PM 9PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAANmyImage
2KEMENHUB NO. PM 7PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 136 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGANmyImage
3KEMENHUB NO. PM 6TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPALmyImage
4KEMENHUB NO. PM 4PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 137 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN myImage
5KEMENHUB NO. PM 33PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGANmyImage
6KEMENHUB NO. PM 32KRITERIA, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTUmyImage
7KEMENHUB NO. PM 3PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 103 TAHUN 2018 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALImyImage
8KEMENHUB NO. PM 24INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGANmyImage
9KEMENHUB NO. PM 23TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANEL AHLI MAHKAMAH PELAYARAN YANG BERASAL DARI NONPEGAWAI NEGERI SIPILmyImage
10KEMENHUB NO. PM 22TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTISmyImage
11KEMENHUB NO. PM 21TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIKmyImage
12KEMENHUB NO. PM 20PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 124 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI myImage
13KEMENHUB NO. PM 2PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL myImage
14KEMENHUB NO. PM 19PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN SECARA ELEKTRONIKmyImage
15KEMENHUB NO. PM 17PENGHENTIAN SEMENTARA PENGATURAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA RUAS TOL JAKARTA-CIKAMPEK, JAKARTA-BOGOR-CIAWI, DAN JAKARTA-TANGERANGmyImage
16KEMENHUB NO. PM 13PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 114 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANmyImage
17KEMENHUB NO. PM 12PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 119 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANmyImage
18KEMENHUB NO. PM 10PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASANmyImage
19MENBUMN NO. PER-01/MBU/03/2020ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARAmyImage
20KEMENLHK NO. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANmyImage