Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (caipss)
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 7 |
| Tahun | 2019 |
| Tentang | PEDOMAN PERHITUNGAN PENGENAAN BIAYA DAN TATA CARA PENGENAAN BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI CIVIL AVIATION SECURITY AND INTERNATIONAL PASSENGER SECURITY SERVICES (CAIPSS) |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 15 Mei 2019 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 10610 |
| Jumlah diDownload | 357 |
| Tahun Pengundangan | 2019 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 552 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 15 Mei 2019 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang