Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/pmk.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Nomor | 165/PMK.05/2018 |
| Tahun | 2018 |
| Tentang | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 18 Desember 2018 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 7226 |
| Jumlah diDownload | 451 |
| Tahun Pengundangan | 2018 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1681 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 19 Desember 2018 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan
Mencabut :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umumbalai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umumbalai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan