Pendelegasian Kewenangan Gubernur untuk Pemberian Persetujuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun
2026
Pemrakarsa
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Unit Pelaksana Harmonisasi
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT