Panduan

Hak Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pembentukan Peraturan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan (Pasal 96). Hak ini pada dasarnya bersumber dari jaminan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam konstitusi.

Dalam rangka menjamin hak masyarakat di atas pula UU No. 12 tahun 2011 mengatur adanya kewajiban bagi negara untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan rancangan peraturan (Pasal 96 ayat [4]).
Lebih jauh lagi, masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan masukan terkait rencana pembentukan legislasi / prolegnas (Pasal 88 ayat [2]).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Peraturan.go.id merupakan salah satu sarana yang dikembangkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan, pendapat, kritik dan saran, terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, yang kemudian oleh Tim dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan partisipasi masyarakat kiranya dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan lebih baik dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.


Tata Cara Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan dapat dilakukan secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (tertulis). Partisipasi secara langsung dilakukan, misalnya, dalam rapat koordinasi, seminar, konsultasi publik dan sebagainya. Masyarakat dapat pula menuliskan pandangannya terkait suatu peraturan yang tengah dibentuk di media cetak atau melalui situs web seperti peraturan.go.id ini.

Pada prinsipnya masyarakat dapat memberikan masukannya dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan di DPR (dalam hal pembentukan UU) sampai dengan tahap sebelum peraturan disahkan (lihat Tahapan Pembentukan Peraturan-link).

Namun demikian, idealnya masukan diberikan pada tahap-tahap awal proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan masukan tersebut dapat dipertimbangkan secara optimal.

Berpartisipasi melalui “peraturan.go.id”

Tata cara bagi pengguna untuk memberikan masukan (terkait substansi suatu peraturan yang tengah disusun, peraturan yang perlu direvisi atau perlu dibentuk pemerintah) adalah sebagai berikut:

  • Bagi anda yang belum memiliki akun, silahkan daftar terlebih dahulu menu DAFTAR (di kanan atas)li>
  • Bagi yang telah memiliki akun, silahkan masuk (login) dengan menuliskan user name dan password anda.
  • Tuliskan dengan jelas masukan anda.

Panduan Pencarian

Pencarian menggunakan kata kunci diprioritaskan berurutan dari judul, tentang dan terakhir teks dari peraturan tersebut.

Jika menggunakan lebih dari 1 kata kunci, maka pencarian akan menampilkan hasil yang mengandung salah satu atau lebih dari kata kunci yang digunakan. Contoh: pencarian dengan kata kunci --hutan kayu-- maka akan menghasilkan peraturan yang mengandung kata hutan atau kayu atau keduanya.

Pencarian Frasa

Pencarian dengan kata kunci "hutan kayu" akan menampilkan hasil yang mengandung frasa "hutan kayu".

Pencarian Boolean

Operator AND (Dan), dimana semua kata kunci yang dimasukan harus ada dalam peraturan, contoh: hutan and kayu, hutan AND kayu

Operator OR (Atau), dimana salah satu dari kata kunci yang dimasukan harus ada dalam peraturan, contoh: hutan or kayu, hutan OR kayu

Operator + dan -

+ menandakan kata kunci yang ditandai harus ada.
- menandakan kata kunci yang ditandai harus tidak ada.
Contoh: hutan kayu +jati -baru

  • kata kunci jati harus ada / mengandung kata kunci jati
  • kata kunci baru harus tidak ada / tidak mengandung kata kunci baru
  • kata kunci hutan dan kayu tidak harus ada, namun jika ada akan meningkatkan relevansi


Pertanyaan/FAQ