Disclaimer

Keabsahan dokumen yang disediakan

Data peraturan perundang-undangan dalam website ini merupakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Memberikan masukan terkait katalog peraturan

Jika anda sudah terdaftar sebagai anggota dapat langsung memberikan masukan terkait katalog peraturan secara tertulis pada kolom partisipasi, tetapi bila anda belum terdaftar sebagai anggota maka dapat memberikan masukan terkait katalog peraturan secara lisan atau tulisan melalui nomor telepon, dan alamat email kami yang tertera di dalam menu Kontak.

Penjelasan hubungan antar Peraturan

Hubungan antar peraturan merupakan keterkaitan peraturan yang dicari dengan mengacu pada dasar hukum dibentuknya peraturan tersebut, status berlakunya peraturan tersebut apakah mencabut, merubah atau menggantikan peraturan tersebut yang ditampilkan dalam bentuk relasi.

Disklaimer

  • Walaupun kami telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kekeliruan redaksional dalam suatu teks yang diakibatkan oleh salah pengetikan, tanggung jawab kami hanya meliputi upaya untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, sepanjang kekeliruan tersebut disampaikan kepada kami.

  • Anda bebas untuk mendownload dan menggunakan semua (file) data yang terdapat pada website ini tanpa pembatasan sepanjang untuk digunakan untuk keperluan pribadi anda sendiri. Peraturan perundang-undangan dapat disebarkan kepada orang lain dalam bentuk media cetak, elektronik, atau lainnya dan dapat direproduksi atau didistribusikan dalam jumlah takterbatas.

Salam,
(Subdit Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan)