Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5847
KEUANGAN OJK. BPR. Badan Kredit Desa. Transformasi. Status. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/POJK.03/2016
TENTANG
PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT


I.   UMUM

Dalam rangka menciptakan sistem keuangan inklusif yang kuat dan tangguh, diperlukan lembaga keuangan yang mampu melayani masyarakat hingga lapisan masyarakat di pedesaan. Badan Kredit Desa sebagai salah satu jenis lembaga keuangan di Desa yang masih ada hingga saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat Desa. Peran penting dari Badan Kredit Desa tersebut perlu diperkuat melalui penataan kelembagaan dan pengawasan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian, saat ini terdapat BKD dengan izin usaha dari Menteri Keuangan yang diberikan status sebagai BPR. Namun dengan karakteristik operasional BKD yang unik dan tidak sama dengan BPR pada umumnya, BKD yang diberikan status sebagai BPR dikecualikan dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPR.
Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, BKD yang diberikan status sebagai BPR tidak akan dikecualikan dari setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR pada umumnya. Namun, demi menjaga keberlangsungan operasional BKD yang memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat Desa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan pilihan sebagai jalan keluar bagi BKD yang tidak mampu memenuhi seluruh ketentuan bagi BPR dengan mengubah kegiatan usaha atau badan usahanya menjadi kegiatan usaha atau badan usaha selain BPR, yaitu dengan bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau unit usaha dari BUMDesa yang sudah ada di Desa dimana BKD berkedudukan dan menjalankan kegiatan operasionalnya.
Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terbatas pada BKD yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sehingga diberikan status sebagai BPR oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


II.  PASAL DEMI PASAL


Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “hari kerja operasional” adalah BKD beroperasi atau melaksanakan kegiatannya setiap hari kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat(5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan yang mengatur kelembagaan BPR” antara lain:
a.  anggota Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama;
b. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
c.  anggota Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
d. anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
e.  calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya; dan
f.  calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi.
Yang dimaksud dengan “melibatkan Pemerintah Daerah” antara lain Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada BPR hasil penyatuan tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
BKD yang telah memilih untuk menjadi LKM atau BUMDesa, tidak perlu membuat rencana tindak untuk memenuhi ketentuan BPR.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bukti-bukti” paling sedikit:
a. bukti pembukuan;
b. daftar Nasabah Debitur dan Nasabah Penyimpan; dan
c. foto atau dokumentasi kegiatan operasional selama 3 (tiga) bulan terakhir.
Huruf b
Laporan keuangan BKD terdiri atas neraca dan laporan laba rugi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “BUMDesa atau unit usaha BUMDesa” adalah BUMDesa atau unit usaha BUMDesa yang telah ada atau didirikan untuk mengakomodasi transformasi BKD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Salah satu contoh perbuatan hukum adalah menerima Simpanan, memberikan Pinjaman serta mengalihkan hak atas harta kekayaan BKD.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
BKD dalam hal ini diwakili oleh pemilik BKD.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Salah satu bentuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan BKD dalam Pemberesan untuk kepentingan sendiri, keluarganya, dan/atau kelompoknya.
Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim Pemberesan melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan antara BKD dalam Pemberesan dan anggota Tim Pemberesan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksana Operasional atau Dewan Pengawas yang diangkat oleh pemilik BKD dapat berasal dari Desa atau dari luar Desa tempat BKD berkedudukan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a.
Yang dimaksud dengan “Ex-Officio" adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
Huruf b.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Kepala Desa atau orang-perorangan yang tidak menjabat sebagai Pelaksana Operasional BKD.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Penetapan Ex-Officio Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas didasarkan pada jabatannya. Dengan demikian persyaratan tidak diberlakukan bagi anggota Dewan Pengawas Ex-Officio Kepala Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain:
a. akuntan pada kantor akuntan publik; atau
b. perseorangan yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan BKD, BPR dan/atau Bank Umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.