Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5845
KEUANGAN OJK. Bank. Pihak Lain. Pelaksanaan Pekerjaan. Prinsip. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN


I.   UMUM

Semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha Bank. Hal ini menyebabkan Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
Disisi lain, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Disamping itu, kejelasan atas tanggung jawab Bank terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut dan aspek perlindungan nasabah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang diiringi dengan terlindunginya kepentingan nasabah diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara keseluruhan.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Termasuk dalam Alih Daya oleh Bank adalah Alih Daya yang dilakukan oleh unit usaha syariah pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemborongan pekerjaan yang hasil akhirnya berupa barang atau yang pada umumnya dikenal sebagai pengadaan barang, misalnya pengadaan slip setoran, buku tabungan, inventaris kantor, pembangunan gedung kantor, dan Automated Teller Machine (ATM).
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank atas akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang dialihkan, termasuk apabila terdapat tindakan yang merugikan nasabah Bank.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Termasuk kegiatan usaha antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat (funding), pemberian kredit atau pembiayaan (lending atau financing), serta membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung usaha”adalah kegiatan lain yang dilakukan Bank di luar kegiatan usaha Bank. Termasuk kegiatan pendukung usaha antara lain adalah kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik, dan pengamanan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan pokok” adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian kredit atau pembiayaan mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit atau pembiayaan.
Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan account officer dan analis kredit atau pembiayaan, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation, dan teller.
Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung usaha Bank, misalnya alur kegiatan manajemen risiko antara lain pekerjaan analisis risiko, pada alur pengembangan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia antara lain pekerjaaan perencanaan dan pengembangan organisasi serta perencanaan sumber daya manusia, pada alur kegiatan pengelolaan teknologi informasi antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain pekerjaan audit internal.
Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti.
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank, misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan call center, pemasaran (telemarketing, direct sales atau sales representative) dan penagihan, contoh pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas Bank.
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha, misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, data entry, dan pengemudi.
Ayat (3)
Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (2).

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pekerjaan berisiko rendah”adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualifikasi kompetensi di bidang perbankan” antara lain mencakup pendidikan formal dan pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
Huruf c
Proses pengambilan keputusan mencakup proses analisis dan proses judgement dalam rangka pengambilan keputusan.
Yang dimaksud dengan “Keputusan yang mempengaruhi operasional Bank” adalah keputusan yang dapat meningkatkan risiko secara signifikan dan/atau mengganggu berjalannya operasional Bank apabila tidak dilakukan dengan benar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagai contoh, dalam Alih Daya penagihan kredit atau pembiayaan melalui perjanjian pemborongan, Bank tidak diperbolehkan mengalihkan risiko kredit atau pembiayaan yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya kredit atau pembiayaan dengan menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan kredit atau pembiayaan melalui skim anjak piutang.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Penelitian dokumen dilakukan terhadap informasi dan kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa. Dalam hal diperlukan dapat dilakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
Huruf b
Analisis dan penilaian dilakukan untuk meyakini bahwa Perusahaan Penyedia Jasa telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan mampu melakukan Alih Daya.
Analisis dan penilaian menggunakan informasi dan kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa.
Kedalaman dan intensitas analisis dan penilaian disesuaikan dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakan.
Angka 1
Penilaian terhadap kinerja keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian yang telah disepakati, yang antara lain mencakup penilaian terhadap modal, likuiditas, dan profitabilitas Perusahaan Penyedia Jasa.
Penilaian terhadap reputasi termasuk penilaian terhadap rekam jejak (track record) Perusahaan Penyedia Jasa bertujuan untuk menilai kepatuhan Perusahaan Penyedia Jasa terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, yang antara lain mencakup:
a.  permasalahan hukum yang pernah atau sedang dihadapi yang dapat berdampak negatif;
b.  kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.  kepatuhan terhadap perjanjian Alih Daya dengan Bank lain atau pemberi kerja sebelumnya.
Penilaian terhadap pengalaman Perusahaan Penyedia Jasa bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa memiliki pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaaan yang dialihkan, antara lain mencakup:
a.  pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan yang dialihdayakan; dan/atau
b.  pengalaman manajemen perusahaan dalam menangani pekerjaan yang dialihdayakan.
Angka 2
Penilaian terhadap sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas atau keahlian sumber daya manusia.
Angka 3
Penilaian terhadap sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya, termasuk pemenuhan kecukupan kuantitas dan kualitas serta spesifikasi khusus yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Termasuk dalam struktur biaya adalah biaya-biaya selain nilai kontrak yang terkait dengan pelaksanaanpekerjaan.
Dalam mekanisme pembayaran diatur mengenai pihak yang harus membayar biaya tersebut dan tata cara pembayarannya.
Huruf e
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi nasabah mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai rahasia Bank, ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Angka 3
Cakupan dan frekuensi laporan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Angka 4
Ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain di bidang ketenagakerjaan dan perbankan.
Angka 5
Perlindungan hak dan kepentingan nasabah mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai perlindungan konsumen serta ketentuan mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “contingency plan” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain yang disebabkan oleh bencana alam, demonstrasi, pemogokan tenaga kerja, gangguan sistem, dan/atau perselisihan.
Angka 7
Pemeriksaan Perusahaan Penyedia Jasa oleh otoritas lain dilakukan sesuai wewenangnya berdasarkan pada ketentuan yang terkait dengan alih daya yang dilakukan oleh Bank.
Huruf f
Ukuran pelaksanaan pekerjaan meliputi ukuran atas kuantitas dan/atau kualitas pekerjaan.
Standar pelaksanaan pekerjaan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan. Standar dimaksud dapat pula mengacu pada prosedur operasi standar yang dimiliki oleh Bank.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat(1)
Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.
Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tujuan Alih Daya mencakup penjabaran atas hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Alih Daya, sesuai strategi dan tujuan bisnis Bank secara keseluruhan.
Huruf b
Kriteria pekerjaan yang dapat dialihdayakan paling sedikit mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf c
Cakupan analisis mencakup aspek-aspek antara lain risiko, biaya, dan manfaat yang ditimbulkan oleh Alih Daya.
Dalam analisis manfaat dan biaya perlu memperhatikan pula pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengawasan oleh Bank atas Alih Daya tersebut.
Huruf d
Kebijakan mitigasi risiko mencakup jenis pekerjaan yang harus dilakukan upaya mitigasi risiko serta upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan atas pekerjaan tersebut.
Huruf e
Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa paling sedikit mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf f
Cakupan minimum perjanjian Alih Daya paling sedikit mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf g
Prosedur standar dalam melakukan Alih Daya antara lain mencakup prosedur pemilihan dan penetapan Perusahaan Penyedia Jasa, pengikatan perjanjian, dan pengawasan pelaksanaan Alih Daya.
Huruf h
Unit atau fungsi khusus dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari unit yang mengalihdayakan pekerjaannya.
Ayat (3)
Frekuensi pengkajian ulang dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan perkembangan aktivitas Bank, terutama untuk memastikan kesesuaian dengan strategi dan tujuan bisnis Bank secara keseluruhan.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Proses Alih Daya merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan dalam rangka penunjukan dan penggunaan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Alih Daya.
Huruf b
Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan merupakan pengawasan atas pemenuhan perjanjian Alih Daya termasuk pemenuhan ukuran dan standar yang ditetapkan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah:
a.  unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank yang tidak terkait dengan proses Alih Daya, dapat berdiri sendiri atau dapat merupakan bagian dari unit atau fungsi khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf h; atau
b.  bagian dari unit kerja atau fungsi khusus dalam Bank yang melakukan pengawasan secara independen, antara lain internal audit, manajemen risiko atau kepatuhan.

Pasal 17
Ayat (1)
Laporan mencakup laporan Bank secara gabungan untuk seluruh kantor Bank. Laporan disampaikan oleh Bank yang telah melakukan maupun yang merencanakan melakukan Alih Daya.
Ayat (2)
Huruf a
Laporan rencana Alih Daya memuat rencana Alih Daya atas pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan.
Tidak termasuk dalam pekerjaan yang belum pernah dialihdayakan adalah perpanjangan perjanjian Alih Daya.
Huruf b
Alih Daya dianggap bermasalah dalam hal terjadi permasalahan baik pada pelaksanaan Alih Daya maupun pada Perusahaan Penyedia Jasa yang berpotensi meningkatkan risiko Bank secara signifikan dan/atau akan mengganggu kelangsungan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan, terlepas dari mengakibatkan atau tidak mengakibatkan penghentian perjanjian dan/atau penggantian Perusahaan Penyedia Jasa.
Contoh permasalahan:
Pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan, pelanggaran perjanjian, gugatan, pengaduan nasabah, perselisihan intern pada Perusahaan Penyedia Jasa baik antar manajemen maupun antara manajemen dengan karyawan.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Gambaran umum dan cakupan pekerjaan menguraikan secara singkat pekerjaan yang dialihdayakan dan lokasi kantor tempat pekerjaan yang dialihdayakan.
Huruf c
Perjanjian Alih Daya yang dibuat berupa perjanjian pemborongan dan/atau penyediaan jasa tenaga kerja.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Gambaran permasalahan menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi, potensi risiko yang ditimbulkan, lokasi, waktu terjadinya permasalahan, dan waktu diketahuinya permasalahan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Laporan yang disampaikan mencakup rencana Alih Daya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun yang akan datang.
Ayat (6)
Laporan Perubahan Rencana Alih Daya paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) serta uraian singkat latar belakang dan tujuan penambahan dan/atau perubahan rencana Alih Daya.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.