Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5840
KEUANGAN OJK. Bank Umum. Tingkat Kesehatan. Penilaian. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /POJK.03/2016
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM


I.   UMUM
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.
Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank harus dapat mencerminkan kondisi Bank saat ini dan pada waktu yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian.
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.
Pendekatan tersebut memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.
Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individu tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.
Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.
Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (corrective action) oleh Bank maupun tindakan pengawasan (supervisory action) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengkinian penilaian sendiri(self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:
a. kondisi keuangan Bank memburuk;
b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.
Ayat (4)
Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, hasil penilaian sendiri (self-assessment) disampaikan kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal Bank bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut di Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Informasi lain dapat berupa:
a.  informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;
b.  informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media masa; dan/atau
c.  data atau informasi terkait kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengenai kondisi keuangan dan peringkat (rating) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Pasal 7
Ayat (1)
Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.
Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek:
a. tata kelola risiko;
b. kerangka manajemen risiko;
c. proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
d. kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Ayat (2)
Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai good corporate governance bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Ayat (3)
Penilaian terhadap kinerja rentabilitas (earnings), sumber-sumber rentabilitas (earnings), dan kesinambungan rentabilitas (earningssustainability) Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.
Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi rentabilitas (earnings) dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas (earnings).
Ayat (4)
Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.
Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Pasal 8
Ayat (1)
Peringkat setiap faktor dikategorikan:
a. Peringkat 1;
b. Peringkat 2;
c. Peringkat 3;
d. Peringkat 4; dan
e. Peringkat 5.
Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.
Ayat (2)
Huruf a
Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.
Huruf b
Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai GCG bagi bank umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
Ayat (2)
Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.
Ayat (3)
Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (earnings), dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Ayat (4)
Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (earnings), dan permodalan, yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
Ayat (5)
Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (earnings), dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Ayat (6)
Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (earnings), dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Ayat (7)
Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas (earnings), dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

Pasal 10
Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja Bank;
b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.
Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Pasal 11
Ayat (1)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (risk-based bank rating) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.
Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.
Ayat (2)
Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.
Ayat (3)
Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap GCG Bank secara konsolidasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Rencana tindak (action plan) memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
Rencana tindak (action plan) yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Batas waktu tertentu penyampaian rencana tindak (action plan) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 14
Huruf a
Target waktu penyelesaian rencana tindak (action plan) meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan rencana tindak (action plan) maupun penyelesaian secara keseluruhan.
Laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.
Huruf b
Laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak (action plan) disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.