Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2016
KEUANGAN OJK. Bank Umum. Tingkat Kesehatan. Penilaian. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840)


PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.03/2016
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank;
b. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank;
c.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
d. bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.  Direksi:
a.  bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.  bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.  bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.  bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
3.  Dewan Komisaris:
a.  bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.  bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.  bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
5.  Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
7.  Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 2
(1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individu maupun secara konsolidasi.

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 3
(1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)  Penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(3) Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)  Hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(5) Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
(6) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri(self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4
(1)  Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(2)  Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Pasal 5
Dalam rangka pengawasan Bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDU

Pasal 6
Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:
a.  profil risiko (risk profile);
b.  Good Corporate Governance (GCG);
c.  rentabilitas (earnings); dan
d.  permodalan (capital).

Pasal 7
(1)  Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu:
a.  risiko kredit;
b.  risiko pasar;
c.  risiko likuiditas;
d.  risiko operasional;
e.  risiko hukum;
f.  risiko stratejik;
g.  risiko kepatuhan; dan
h.  risiko reputasi.
(2) Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
(3)  Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas (earnings), sumber-sumber rentabilitas (earnings), dan kesinambungan rentabilitas (earnings’sustainability) Bank.
(4) Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Pasal 8
(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(2)  Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan:
a.  penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.  penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
c.  penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
(3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.
(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (earnings) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas (earnings) Bank.
(5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

Pasal 9
(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
(2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
a.  Peringkat Komposit 1 (PK-1);
b.  Peringkat Komposit 2 (PK-2);
c.  Peringkat Komposit 3 (PK-3);
d.  Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
e.  Peringkat Komposit 5 (PK-5).
(3)  Peringkat Komposit 1 (PK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(4) Peringkat Komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(5)  Peringkat Komposit 3 (PK-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(6) Peringkat Komposit 4 (PK-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(7) Peringkat Komposit 5 (PK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pasal 10
Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11
(1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:
a.  profil risiko (risk profile);
b.  Good Corporate Governance (GCG);
c.  rentabilitas (earnings); dan
d.  permodalan (capital).
(2)  Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
a.  signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
b.  permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
(3)  Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
a.  signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi.
(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
a.  signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
(5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
a.  signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.


Pasal 12
Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka:
a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan
b.  pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,
wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individu sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 13
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri (self-assessment) oleh Bank terdapat:
a.  faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
b.  Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank,
maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)  Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan):
a.  sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak (action plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b.  paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak (action plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank.
(4) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak (action plan) atas hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, hasil penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14
Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:
a.  10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (action plan); dan/atau
b.  10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak (action plan) secara tepat waktu.

Pasal 15
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak (action plan) oleh Bank.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3,Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3)atau Pasal 14 dikenakan sanksi administratif, berupa:
a.  teguran tertulis;
b.  penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
c.  pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)  Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY