Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5838
KEUANGAN OJK. Stimulus Perekonomian Nasional. Perbankan Syariah. Pengembangan Jaringan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14).



PENJELASAN ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/POJK.03/2016
TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH
DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK


I.   UMUM
Dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah ditengah melambatnya situasi perekonomian nasional yang turut berdampak terhadap melambatnya perkembangan perbankan syariah, diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan syariah melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat countercyclical antara lain terkait dengan ketentuan mengenai jaringan kantor dan alokasi modal inti.
Kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk mendorong fungsi intermediasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan potensi ekspansi pembiayaan perbankan syariah serta menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) industri perbankan syariah yang dapat berdampak terhadap stabilitas sistem perbankan.
Kebijakan countercyclical ini bersifat sementara (temporary policy) sehingga seiring dengan membaiknya kinerja dan kondisi keuangan industri perbankan syariah serta pertumbuhan ekonomi, kebijakan dimaksud dapat disesuaikan kembali.
Sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu mengatur mengenai pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah yaitu:
1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Bank Umum Syariah;
2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah; atau
3. Bank Umum Konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah.
Bank Umum Konvensional memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah apabila:
1.  Bank Umum Konvensional merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah; atau
2.  Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Konvensional juga merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Bank Umum Konvensional memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah apabila:
1.  Bank Umum Konvensional merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah; atau
2.  Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Konvensional juga merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Syariah.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Bank Umum Syariah dapat menempatkan sumber daya manusia yang berasal dari Bank Umum Syariah dalam kegiatan LSB terbatas pada kegiatan pemasaran.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Perjanjian kerjasama paling sedikit mencakup tujuan dan ruang lingkup kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, kerahasiaan, pembebanan biaya, pelaporan, tanggung jawab atas kerugian, evaluasi, jangka waktu perjanjian, penyelesaian perselisihan, serta analisis dan mitigasi risiko.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang memadai” adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomasi dan online serta terpisah dengan pencatatan transaksi perbankan konvensional.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Definisi KF operasional Bank Umum Konvensional mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai bank umum.
Contoh 1:
KF melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga LS yang berada di KF hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) syariah.
Contoh 2:
KK hanya melakukan kegiatan usaha di luar penyaluran dana sehingga LS yang berada di KK hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha KK.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah lokasi tempat kedudukan kas mobil dalam radius 5 (lima) kilometer.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memadai” adalah kecukupan jumlah pegawai dan kemampuan pegawai dalam mendukung proses pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” adalah kecukupan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk proses pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Rasio aset Bank Umum Syariah menggunakan rumus sebagai berikut:

Total aset Bank Umum Syariah

X 100%
Total aset Bank Umum Konvensional

Rasio aset Unit Usaha Syariah menggunakan rumus sebagai berikut:

Total aset Unit Usaha Syariah

X 100%
Total aset Bank Umum Konvensional - Total aset Unit Usaha Syariah
Huruf b
Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah yaitu:
1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Bank Umum Syariah;
2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah; atau
3. Bank Umum Konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah” adalah Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota.
Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Contoh:
Bank Umum Konvensional memiliki rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional sebesar 45% (empat puluh lima persen), maka:
1.  Pembukaan 4 (empat) KC di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6.
2.  Pembukaan 4 (empat) KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.